Suriah: Pola Rekonsiliasi Damaskus Terulang Kembali
Kesepakatan damai antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menunjukkan pola yang sangat mirip dengan skema rekonsiliasi sebelumnya di Daraa dan Ghouta, pada era Bashar Al Assad meskipun konteks geografis dan aktor yang terlibat berbeda.
Dalam ketiga kasus tersebut, Damaskus tidak menggunakan istilah pembubaran kelompok bersenjata, melainkan memilih pendekatan integrasi bertahap ke dalam struktur negara.
Di Daraa pada 2018, kelompok oposisi yang membentuk pemerintahan otonom tidak dibubarkan secara formal, tetapi senjata berat diserahkan, dan para kombatan diberi pilihan untuk bergabung dengan unit militer negara atau kembali ke kehidupan sipil.
Hal serupa terjadi di Ghouta Timur, di mana faksi-faksi oposisi dilucuti secara bertahap, sementara struktur administratif lokal dilebur ke dalam institusi pemerintah Suriah.
Pola yang sama kini terlihat dalam kesepakatan dengan SDF, di mana kekuatan militernya tidak dinyatakan bubar, tetapi diintegrasikan menjadi brigade-brigade resmi di bawah Kementerian Pertahanan.
Dalam semua kasus, Damaskus menempatkan gencatan senjata permanen sebagai pintu masuk utama sebelum melangkah ke tahapan administratif dan militer.
Di Daraa dan Ghouta, jaminan keamanan awal diberikan untuk meyakinkan kelompok lokal agar menerima kehadiran negara tanpa perlawanan bersenjata lanjutan.
Pada perjanjian dengan SDF, jaminan serupa diwujudkan melalui penghentian penangkapan dan penggerebekan, serta pembatasan masuknya pasukan militer ke kota-kota.
Kesamaan lain terlihat pada penanganan aparat lokal, di mana pegawai sipil di wilayah rekonsiliasi diberikan status resmi dan diintegrasikan ke dalam birokrasi negara.
Di Ghouta, guru, tenaga kesehatan, dan pegawai administrasi yang sebelumnya bekerja di bawah otoritas oposisi tetap dipertahankan setelah proses legalisasi.
Model ini diulang dalam perjanjian SDF, khususnya di Hasakah, Raqqa, dan Deir Ezzour, dengan penekanan pada pengesahan pegawai Administrasi Otonom.
Perbedaan utama terletak pada skala dan sifat aktor bersenjata, karena SDF merupakan kekuatan terorganisasi besar dengan struktur ideologis dan dukungan eksternal yang tidak dimiliki faksi Daraa maupun Ghouta.
Namun justru karena kekuatannya itulah, Damaskus menerapkan strategi yang sama, yakni mengikis otonomi melalui integrasi institusional alih-alih konfrontasi frontal.
Di Daraa, lambatnya implementasi rekonsiliasi memicu ketegangan berulang, yang pada akhirnya menguntungkan negara karena memperlemah posisi tawar kelompok lokal.
Pengalaman tersebut tampaknya menjadi pelajaran penting dalam kesepakatan Presiden Ahmed Al Sharaa dengan SDF, di mana batas waktu dan tahapan dibuat lebih jelas.
Di Ghouta, setelah integrasi berlangsung, identitas faksi-faksi bersenjata perlahan menghilang meski tidak pernah diumumkan pembubarannya.
Skenario yang sama diperkirakan akan terjadi pada SDF, di mana nama dan simbol bisa bertahan sementara, tetapi peran strategisnya menyusut seiring berjalannya waktu.
Kesamaan lain adalah pengambilalihan lokasi strategis oleh negara, seperti pusat administrasi, jalur logistik, dan infrastruktur vital.
Jika di Ghouta pengambilalihan itu menandai berakhirnya kedaulatan de facto oposisi, maka di wilayah SDF pengalihan ladang minyak dan bandara memiliki makna yang sama.
Perjanjian ini menunjukkan bahwa Damaskus secara konsisten menggunakan formula rekonsiliasi sebagai alat pemulihan kedaulatan tanpa perang besar.
Dengan membandingkan Daraa, Ghouta, dan kesepakatan SDF, terlihat jelas bahwa Suriah memilih jalan panjang dan terstruktur untuk mengakhiri fragmentasi negara.
Sejarah rekonsiliasi sebelumnya mengisyaratkan bahwa hasil akhirnya bukan koeksistensi sejajar, melainkan penyerapan penuh ke dalam kerangka negara Suriah.
Tidak ada komentar
Posting Komentar