Dinamika Keamanan Suwaida di Tengah Pusaran Konflik Suriah

Penunjukan Sulaiman Abdul Baqi sebagai Direktur Keamanan Internal di Provinsi Suwaida pada September 2025 telah menandai babak baru dalam peta politik wilayah selatan Suriah yang penuh ketegangan. Langkah ini menjadi sorotan tajam karena Abdul Baqi dikenal sebagai sosok yang memiliki akar kuat dalam gerakan perlawanan lokal namun kini memegang jabatan resmi di struktur keamanan pemerintahan Presiden Ahmed Al Sharaa.

Kehadirannya di posisi strategis tersebut memicu perdebatan mengenai arah stabilitas kawasan yang selama ini menjadi basis massa bagi kepemimpinan kelompok separatis Syekh Hikmat al-Hajri yang pro pada agenda neokolonialisme Greater Israel.

Banyak pihak awalnya menduga bahwa jabatan baru ini akan menyeret Abdul Baqi ke dalam konflik terbuka dengan faksi-faksi bersenjata yang setia kepada Al-Hajri di lapangan. Namun kenyataan yang terlihat justru menunjukkan adanya koordinasi yang unik antara otoritas keamanan resmi dan kekuatan moral spiritual yang ada di pegunungan Druze.

Tidak adanya bentrokan fisik antara aparat di bawah kendali Abdul Baqi dengan milisi lokal menjadi bukti adanya kesepakatan tidak tertulis untuk menjaga perdamaian internal. Meski milisi Druze Al Hajri telah berhasi membuat onar saat melakukan pembantaian kepada warga Arab Badui di Suwaida. Hingga kini ribuan Arab Badui masih mengungsi di Daraa karena tidak bisa kembali ke rumah mereka di Suwaida yang kini 1/3 nya dikuasai oleh milisi tersebut dan mendirikan negara de facto Jabal Bashan.

Fokus utama Abdul Baqi sejak hari pertama menjabat adalah menangani masalah kriminalitas yang merajalela, terutama kasus penculikan dan peredaran narkoba yang menghantui warga sipil. Ia menegaskan bahwa prioritas keamanan adalah memberikan rasa aman bagi penduduk setempat tanpa harus mengorbankan aspirasi politik yang sedang berkembang di masyarakat.

Pendekatan ini dinilai sangat taktis karena mampu meredam gejolak massa yang biasanya sangat sensitif terhadap kehadiran aparat keamanan dari pemerintah pusat.

Relasi antara dua tokoh Deuze Abdul Baqi dan Syekh Hikmat al-Hajri tetap menjadi pilar stabilitas utama di Suwaida meskipun keduanya kini berada di posisi formal yang berbeda. Al-Hajri tetap menjadi simbol otoritas moral bagi agenda gerakan separatisme, sementara Abdul Baqi bertindak sebagai pelaksana teknis yang memastikan fungsi negara tetap berjalan di tingkat lokal. 

Keduanya tampak saling melengkapi dalam upaya melindungi kepentingan warga Druze dari ancaman eksternal maupun infiltrasi milisi asing yang mencoba mengganggu kedaulatan wilayah tersebut.

Warga Suwaida melihat sosok Abdul Baqi bukan sebagai perpanjangan tangan Damaskus, melainkan sebagai putra daerah yang berupaya memformalkan keamanan di bawah kendali lokal. Hal ini sangat penting mengingat sejarah panjang ketidakpercayaan penduduk lokal terhadap institusi keamanan yang dikendalikan langsung dari Damaskus. 

Dengan menempatkan tokoh yang memiliki legitimasi sosial, potensi gesekan berdarah antara rakyat dan aparat dapat ditekan hingga ke level yang paling rendah.

Isu mengenai kongkalingkong hubungan antara kedua tokoh ini sering kali terlihat di media sosial karena Abdul Baqi sama sekali tak mendorong milisi Al Hajri untuk memberi ruang pengungsi Arab Badui kembali ke tanah mereka.

Meski begitu, Abdul Baqi dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya menjaga persatuan Suriah dan secara tegas menolak segala bentuk proyek separatisme yang dapat memecah belah negara. 

Di lain pihak, pendukunb milisi Al Hajri secara berkala melakukan aksi demo membawa bendera Al Hajri dan PM Israel Benjamin Netanyahu sebagai penghinaan ke Damaskus. Tel Aviv sampai sekarang masih menyalurkan gaji milisi Al Hajri yabg disebut 'Garda Nasional'.

Di saat bersamaan, berbagai pertemuan diplomatik yang melibatkan Abdul Baqi sebagai utusan menunjukkan bahwa ia tetap menjadi jembatan komunikasi antara Suwaida dan Presiden Ahmed Al Sharaa. Posisi ini memungkinkannya untuk melakukan negosiasi yang lebih luwes guna menghindari skenario perang saudara yang sangat dikhawatirkan oleh banyak pihak di selatan Suriah. 

Diplomasi di balik layar menjadi senjata utama bagi para pemimpin Suwaida untuk mempertahankan otonomi de facto mereka tanpa harus melepaskan diri sepenuhnya dari struktur negara.

Tantangan terbesar yang dihadapi Abdul Baqi saat ini adalah tekanan dari milisi-milisi Garda Nasional yang selalu melakukan provokasi penembakan ke pihak keamanan Suriah maupun meneror warga Arab Badui.

Masyarakat internasional memantau dengan seksama bagaimana model keamanan di Suwaida ini dapat bertahan di tengah perubahan konstelasi politik yang sangat dinamis di Damaskus.

Sikap Abdul Baqi yang mentoleransi kekerasan ke warga Arab Badui oleh elemen Druze akan menjadi preseden buruk yang melemahkan kepercayaan publik ke Damaskus.

Baca selanjutnya