Deir Ezzour Menuntut Hak Bagi Hasil Migas Suriah

Warga Deir Ezzour mulai menyuarakan tuntutan yang semakin jelas terkait pengelolaan hasil minyak dan gas bumi di wilayah mereka. Aspirasi ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari akumulasi kekecewaan panjang akibat kerusakan infrastruktur dan minimnya peran negara pascaperang.

Deir Ezzour dikenal sebagai salah satu wilayah terkaya migas di Suriah. Ladang minyak dan gasnya selama bertahun-tahun menjadi sumber energi strategis, namun ironi muncul ketika daerah penghasil justru tertinggal dalam pembangunan dasar.

Dalam berbagai pernyataan publik, warga menegaskan bahwa yang mereka inginkan bukan sekadar bantuan sosial atau kedermawanan sesaat. Mereka menuntut skema resmi berupa dana pembangunan lokal yang bersumber dari bagi hasil minyak dan gas.

Salah satu isu paling konkret adalah kondisi jembatan yang rusak akibat perang. Jembatan tersebut menjadi urat nadi transportasi ekonomi, distribusi barang, dan mobilitas warga antarwilayah di Deir Ezzour.

Selama ini, perbaikan jembatan kerap dilakukan melalui donasi lembaga suku dan inisiatif gotong royong masyarakat. Meski diapresiasi, pola tersebut dianggap tidak layak menjadi fondasi pembangunan jangka panjang.

Warga menilai ketergantungan pada donasi kesukuan justru memperlihatkan absennya negara dalam menjalankan fungsi dasarnya. Mereka menegaskan bahwa solidaritas sosial adalah kekuatan masyarakat, tetapi bukan pengganti kebijakan publik.

Tuntutan dana pembangunan lokal khusus dipandang sebagai bentuk keadilan fiskal. Deir Ezzour merasa berhak memperoleh alokasi anggaran tambahan karena wilayahnya rusak berat dan sekaligus menjadi daerah penghasil migas.

Dalam narasi yang berkembang, dana tersebut diharapkan digunakan untuk proyek infrastruktur prioritas seperti jembatan, jalan, layanan air, dan fasilitas umum yang terdampak perang. Fokusnya adalah pemulihan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Warga juga menekankan pentingnya mekanisme hukum dalam pengelolaan dana migas. Mereka mendorong adanya dasar regulasi agar pendapatan energi tidak berhenti di pusat, tetapi kembali ke daerah penghasil.

Isu kerusakan lingkungan akibat eksploitasi migas turut diangkat dalam tuntutan tersebut. Deir Ezzour menilai dampak lingkungan dan sosial selama bertahun-tahun harus dikompensasi melalui investasi pembangunan daerah.

Seruan ini diarahkan tidak hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada otoritas politik lokal. Warga meminta para pejabat berperan aktif memperjuangkan anggaran, bukan sekadar mengandalkan solidaritas masyarakat.

Dalam konteks ini, tuntutan dana khusus juga dipahami sebagai dorongan menuju “negara institusi”. Warga ingin pembangunan berjalan melalui perencanaan, anggaran resmi, dan proyek negara, bukan aksi darurat berulang.

Mereka menilai bahwa perang telah berakhir di banyak wilayah, sehingga alasan stagnasi pembangunan sudah tidak relevan. Deir Ezzour disebut memiliki semua modal untuk bangkit jika didukung kebijakan yang tepat.

Perbandingan dengan provinsi lain kerap muncul dalam diskursus publik. Warga merasa daerah lain mulai bergerak dengan sistem kerja pemerintahan, sementara Deir Ezzour tertahan oleh pendekatan informal.

Isu migas menjadi sangat sensitif karena menyangkut kedaulatan ekonomi dan rasa keadilan. Ketika hasil energi tidak dirasakan oleh masyarakat lokal, ketegangan sosial dinilai berpotensi meningkat.

Namun demikian, warga menekankan bahwa tuntutan mereka bersifat konstruktif. Mereka tidak menuntut pembagian langsung kepada individu atau suku, melainkan investasi kolektif untuk kepentingan umum.

Perbaikan jembatan menjadi simbol tuntutan tersebut. Infrastruktur ini dilihat sebagai kebutuhan negara, bukan proyek amal, karena dampaknya menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam berbagai pernyataan, muncul kalimat bahwa tanggung jawab pejabat adalah amanah, bukan kehormatan. Pesan ini menjadi penekanan moral atas peran negara dalam pemulihan pascaperang.

Warga berharap dana pembangunan lokal dapat menciptakan stabilitas ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan informal. Hal ini dinilai penting untuk jangka panjang.

Seruan Deir Ezzour ini sekaligus menjadi ujian bagi model tata kelola sumber daya di Suriah. Apakah negara mampu membangun mekanisme yang adil antara pusat dan daerah penghasil energi.

Dengan menuntut dana pembangunan dari bagi hasil migas, warga Deir Ezzour ingin memastikan bahwa kekayaan alam mereka benar-benar menjadi jalan menuju pemulihan, bukan sekadar catatan statistik produksi energi nasional.

Baca selanjutnya